Pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2024 lalu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Divers Clean Action (DCA) menyelenggarakan Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Daerah Khusus Jakarta. Forum KSBB tahun ini diselenggarakan di tiga lokasi: Hallf Patiunus di Jakarta Selatan, Pulau Pramuka dan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Sebagai wadah koordinasi yang rutin, berkala, dan strategis, forum ini mempertemukan semua kolaborator yang telah berkontribusi dalam berbagai program kegiatan.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut dihadiri 190 peserta dari berbagai instansi yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi non-pemerintah dan akademisi.
Pertemuan ini mendukung program-program kolaborasi yang telah ada di DKI Jakarta, seperti program Jakarta Sadar Sampah dan Kawanan Sadar Sampah, untuk mewujudkan Jakarta yang lebih bersih serta mengurangi sampah dari berbagai aspek.
Forum KSBB Lingkungan Hidup terdiri dari tiga klaster: Klaster Persampahan, Klaster Perubahan Iklim, dan Klaster Udara dan Air. Forum ini dibentuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup, mendukung rencana kerja pemerintah melalui aksi mandiri maupun kolaboratif, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kegiatan Hari Pertama Forum KSBB
Terdapat dua kegiatan utama pada hari pertama, yakni talk show dan world cafe session. Lebih dari 10 narasumber memaparkan materi dengan topik spesifik sesuai spesialisasi masing-masing. Berikut beberapa topik yang dibahas:
- Peranan perusahaan, CSO dan pemerintah dalam skema extended producer responsibility (EPR/PPP)
- Keberlanjutan multi-stakeholder tingkat tapak
- Meningkatkan atensi mitra sinergi
- Penggunaan aplikasi/IoT untuk mendukung dinas lingkungan hidup Jakarta
- Peranan multi-stakeholder di tingkat kebijakan
- Pendanaan atau pembiayaan, peluang dan tantangan
Peranan perusahaan, CSO, dan pemerintah dalam skema extended producer responsibility (EPR/PPP) melibatkan komitmen dari Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO) dan Nestle untuk mengumpulkan lebih banyak daripada yang diproduksi, mempromosikan kemasan yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang, mendukung sektor informal dan rantai pasok, serta fokus pada investasi teknologi pengelolaan sampah melalui fasilitas TPST dan rumah pemulihan material sesuai kebutuhan setempat.
Keberlanjutan multi-stakeholder tingkat tapak dengan narasumber dari Ditpus Dirjen PSLB3 KLHK dan WWF melibatkan KLHK dalam program PHINLA yang membentuk wadah tukar informasi dengan sistem Joint Management Plan (JMP) dan praktik baik dari Filipina, Indonesia, dan Sri Lanka sebagai perwakilan negara yang tergabung dalam Global Waste Management Committee (GMWC), yang didorong dapat diterapkan sebagai percontohan di Jakarta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perkotaan. WWF melalui program Plastic Smart Cities, fokus pada pengelolaan sampah plastik di sungai Ciliwung. Meskipun, menghadapi tantangan sinergi antar TPS 3R, bank sampah, dan sektor swasta.
Meningkatkan atensi mitra sinergi dengan narasumber dari KLHK, BKSDA Jakarta, dan Yayasan KEHATI menyimpulkan bahwa kualitas air Jakarta yang tercemar memerlukan pengelolaan limbah domestik yang mendesak, kepatuhan pelaku usaha terhadap baku mutu, dan pemulihan ekosistem melalui program BKSDA serta kemitraan seperti Green Youth Movement dan GLI. Yayasan KEHATI mendukung pelestarian tanaman lokal dari Aceh hingga Papua dan membentuk kelompok inisiatif keberlanjutan.
Penggunaan aplikasi/IoT untuk mendukung dinas lingkungan hidup Jakarta melibatkan kolaborasi masyarakat menggunakan data kebutuhan dalam peta untuk memudahkan kontribusi, dengan pendekatan transformasi kota: Sensing, Understanding, dan Actionable.
Peranan multi-stakeholder di tingkat kebijakan melibatkan kerjasama multipihak dengan pemerintah pusat, daerah, BUMN, akademisi, dan LSM dengan sikap saling percaya dan memahami peran masing-masing. Program PHINLA dan pilot project Circulating Island DCA tentang ekosistem skema Extended Producer Responsibility di Kepulauan Seribu menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Pendanaan atau pembiayaan, peluang dan tantangan dalam pengelolaan sampah memerlukan kebijakan tepat, penegakan hukum efektif, dan partisipasi semua pihak seperti KSBB. Peran UPST penting dalam mengelola 37 juta ton sampah di Bantargebang melalui pemanfaatan barang milik daerah dan skema KSO dalam pengangkutan.
Agar seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif, world cafe session juga dihadirkan setelah talk show. Harapannya agar materi yang telah disampaikan dapat menginspirasi seluruh pihak yang hadir untuk menciptakan ide-ide inovatif dalam diskusi yang kritis.
Pada sesi ini, seluruh peserta dipersilahkan mengunjungi beberapa narasumber dari 6 topik yang berbeda dengan waktu 30 menit atau 3 kali kunjungan per 10 menit. Tujuannya agar peserta dan narasumber dapat melakukan diskusi mendalam terkait materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, peserta dibagi ke tiga klaster untuk melakukan diskusi terfokus dengan beberapa fasilitator. Hasil dari diskusi tersebut adalah rencana aksi yang dipresentasikan di akhir sesi oleh perwakilan klaster.
Kegiatan Hari Kedua Forum KSBB
Sebelum melaksanakan kegiatan utama di Pulau Pramuka, para peserta mendapatkan kesempatan untuk mampir ke Pulau Tidung untuk melihat secara langsung kondisi TPS 3R. Kepala Seksi Peran serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Riza Lestari Ningsih, juga melakukan pemaparan data sampah di Kepulauan Seribu. Pengelolaan sampah disebutkan baru mencapai 2752,52 ton per tahun atau 30% dari total sampah. Dengan kapasitas TPST Bantar Gebang mencapai 80% pada tahun 2021, Kepulauan Seribu harus mengadopsi strategi “Pulauku Nol Sampah”.
Di TPS 3R, sampah anorganik dijual ke bank sampah, sampah organik diolah menjadi kompos dan pakan maggot BSF, residu dibuang ke TPST Bantar Gebang, dan e-waste serta limbah B3 dikelola oleh PPLI. Kolaborasi multi-stakeholder diperlukan untuk mengevaluasi regulasi pengurangan sampah, pengembangan sistem data terkini, penegakan hukum secara efektif dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.
Setelah pindah ke Pulau Pramuka, pihak penyelenggara menghadirkan talk show lagi pada hari kedua forum KSBB. Pada sesi ini, para narasumber yang fokus pada bidang persampahan memberikan pemaparan mengenai penerapan guna ulang (reuse) dan pandangan mereka tentang skema extended producer responsibility (EPR/PPP).
Kegiatan umpan balik interaktif dalam talk show juga dilakukan guna mendorong partisipasi aktif dari semua peserta undangan. Hasil dari hari kedua sangat bermanfaat bagi peserta, karena mereka memahami fokus program instansi atau lembaganya dan menerima dukungan dari pemerintah pusat seperti KLHK dan Kemenko Marves. Dukungan ini bertujuan membangun kerja sama dalam penanganan sampah di Kepulauan Seribu, baik melalui regulasi dan piloting skema EPR/PPP di DKI Jakarta.
Penulis: Haneeza Afra
