Ekonomi biru semakin berkembang sebagai salah satu ruang strategis bagi inovasi masa depan, seiring dengan peran laut dalam mitigasi perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta penguatan sistem pangan perairan.&nbsp;&nbsp;Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang besar menjadikan sektor ini tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.&nbsp;Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai capaian dan inisiatif nasional menunjukkan adanya pergeseran menuju pengembangan ekonomi biru yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.&nbsp;&nbsp;Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia–Tiongkok pada tahun 2024 tentang penguatan kerja sama ekonomi biru, serta pelaksanaan program seperti Blue Food Assessment (BFA) dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI), menandai komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_06752_9fdca97334.JPG"><figcaption>Kristi Tanjung menjelaskan terkait program Divers Clean Action.&nbsp;</figcaption></figure>Pada 2 Februari 2026, Divers Clean Action sebagai Hub Indonesia dari Sustainable Ocean Alliance menyelenggarakan lokakarya (workshop) yang membahas pentingnya memahami perkembangan blue economy atau ekonomi biru di Indonesia.&nbsp;&nbsp;Berlokasi di MULA by Galeria Jakarta, kegiatan ini dihadiri lebih dari 20 partisipan yang mayoritas berasal dari kalangan anak muda, termasuk mahasiswa dari berbagai universitas.&nbsp;Berlangsung selama dua jam, seminar dibuka oleh Kristi Tanjung selaku Engagement and Sustainability Manager Divers Clean Action. Selain memperkenalkan Divers Clean Action, Kristi juga menjelaskan bagaimana Sustainable Ocean Alliance telah memberikan ruang dan dukungan bagi terselenggaranya berbagai kegiatan penguatan kapasitas anak muda dalam beberapa tahun terakhir. Memahami Konsep dan Kebijakan Ekonomi Biru<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_06835_2e03923503.JPG"><figcaption>Derry Wanta saat menjelaskan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi biru.</figcaption></figure>Sesi materi pertama dibawakan oleh Derry Wanta, seorang Blue Finance Enthusiast sekaligus dosen Universitas Darma Persada. Dalam paparannya, Derry membahas konsep, kebijakan, serta tantangan implementasi ekonomi biru di Indonesia.&nbsp;&nbsp;Ia menekankan bahwa ekonomi biru dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui pendekatan berbasis pengetahuan untuk menciptakan kemakmuran sosial-ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, serta memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang.&nbsp;Ia juga memaparkan beberapa arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024–2045, antara lain:<ul><li>Peningkatan nilai tambah sektor-sektor tradisional dan pengembangan sektor baru.</li><li>Penguatan ekosistem pendukung, termasuk regulasi, sinkronisasi kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan blue financing.</li><li>Penguatan riset, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi biru.</li><li>Peningkatan produktivitas sumber daya maritim dan ketahanan terhadap perubahan iklim.</li><li>Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir.</li><li>Optimalisasi SLoC dan ALKI sebagai jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global.</li><li>Pemanfaatan berkelanjutan potensi sumber daya pulau-pulau kecil.</li></ul>&nbsp;Di akhir sesi, Derry mendorong partisipan untuk mulai mengambil inisiatif konkret dalam mendukung pengembangan ekonomi biru, seperti membentuk forum anak muda atau mengikuti program peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.&nbsp;Praktik Lapangan dan Kolaborasi Komunitas Bahari<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_06938_b395748ae5.JPG"><figcaption>Aishah Gray saat menyampaikan beberapa poin bahasan sebelum sesinya dimulai.</figcaption></figure>Sesi materi kedua disampaikan oleh Aishah Gray, Founder Bluemeet dan Marine Actions Expo (MAX). Sebagai instruktur selam dan pegiat konservasi, Aishah membagikan pengalaman lapangannya dalam mengidentifikasi potensi ekonomi biru di Indonesia.&nbsp;&nbsp;Ia menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen tuna terbesar di dunia, yang potensinya masih dapat dikelola secara lebih optimal untuk memperkuat kemandirian dan nilai tambah dalam negeri.&nbsp;Aishah juga menjelaskan bagaimana hobi menyelam membawanya lebih dalam ke dunia konservasi dan mempertemukannya dengan berbagai kelompok masyarakat bahari yang memiliki tantangan ekonomi masing-masing.&nbsp;&nbsp;Hal tersebut mendorongnya untuk membangun ruang kolaborasi lintas komunitas, mulai dari mermaid community, freedivers, pemilik kapal (boat owners), komunitas sport fishing, seniman laut (ocean artists), hingga UMKM bahari lewat Marine Actions Expo (MAX).&nbsp;&nbsp;Kolaborasi tersebut menjadi fondasi dalam membangun ekosistem yang lebih besar untuk memajukan wisata bahari Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.&nbsp;Sesi Focus Group Discussion<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_07261_bbdbd5e34c.JPG"><figcaption>Para partisipan menuangkan pandangan mereka terkait ekonomi biru setelah diskusi dalam kelompok kecil dengan pemateri.</figcaption></figure>Seminar dilanjutkan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang membagi partisipan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi langsung bersama para pemateri. Dalam sesi ini, partisipan tidak hanya memberikan umpan balik, tetapi juga diajak untuk merumuskan rencana aksi dan mengembangkan ide-ide konkret.&nbsp;Selama kurang lebih 45 menit, berbagai gagasan muncul, mulai dari pembentukan forum mahasiswa yang fokus membahas ekonomi biru hingga pengembangan penelitian dalam lingkup akademik. Diskusi ini membuka perspektif baru sekaligus mendorong kolaborasi antar peserta.&nbsp;Melalui sesi ini, kegiatan tidak hanya menjadi ruang transfer ilmu satu arah, tetapi juga wadah berbagi pengalaman dan membangun kesadaran bersama mengenai potensi ekonomi biru yang dapat dikembangkan mulai dari lingkungan terdekat.&nbsp;&nbsp;Para partisipan pun terdorong untuk menjajaki peluang kolaborasi lanjutan demi mendukung keberlanjutan sektor ekonomi biru di Indonesia. &nbsp;Penulis: Haneeza Afra

large_DSC07531.png

medium_DSC07531.png

small_DSC07531.png

thumbnail_DSC07531.png

DSC07531.png

Pada 2 Februari 2026, Divers Clean Action sebagai Hub Indonesia dari Sustainable Ocean Alliance menyelenggarakan lokakarya (workshop) yang membahas pentingnya memahami perkembangan blue economy atau ekonomi biru di Indonesia. 

Seminar Blue Economy SOA Indonesia 2026:  Mendorong Peran Anak Muda dalam Ekonomi Biru Indonesia

I. Latar BelakangPHINLA akan mengembangkan serangkaian materi Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (IEC), termasuk video edukatif, yang bersifat sesuai budaya lokal, menarik secara visual, dan mudah dipahami.&nbsp;II. Tujuan, Target dan Lingkup PekerjaanInformasi dan SOW lengkap dapat dicek di: <a href="http://bit.ly/publicoprec2025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bit.ly/publicoprec2025</a>&nbsp;III. Syarat Konsultan<ol style="list-style-type:decimal-leading-zero;"><li>Dapat merupakan individu maupun tim</li><li>Berdomisili di Jakarta atau sekitarnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Seribu dan Jakarta Utara/Jakarta Timur.</li><li>Pernah membuat video kampanye untuk pesan lingkungan diutamakan (dibuktikan dengan portofolio)</li><li>Dapat menciptakan narasi visual yang jelas, menarik, dan relevan dengan konteks budaya lokal. Mampu menyunting video, grafis, dan audio</li><li>Pengalaman bekerja dengan LSM/NGO, program lingkungan, atau kampanye kesadaran (awareness) menjadi nilai tambah.</li><li>Dapat mengikuti timeline yang disepakati bersama.</li></ol>&nbsp;IV. How to ApplyKirim email ke <a href="mailto:opportunity@diverscleanaction.org">opportunity@diverscleanaction.org</a> &amp; <a href="mailto:kristi@diverscleanaction.org">kristi@diverscleanaction.org</a> paling lambat hari Senin, 3 November 2025 yang berisikan<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Cover letter</li><li>Profil calon konsultan</li><li>Jika ada, portofolio yang mendukung</li><li>Quotation/penawaran jasa pelaksanaan yang sudah termasuk budget keseluruhan pekerjaan. Untuk budget perjalanan ke lapangan mohon dibuat terpisah.</li></ol>

For IEC PHINLA 2

large_Monday, 3 November 2025.png

medium_Monday, 3 November 2025.png

small_Monday, 3 November 2025.png

thumbnail_Monday, 3 November 2025.png

Monday, 3 November 2025.png

Looking for: Video Making Consultant 

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehari-hari. Di kawasan pesisir, keluarga nelayan juga menjadi bagian dari ekosistem sosial yang dapat membantu mendorong perubahan dalam cara masyarakat melihat dan mengelola jaring yang sudah tidak digunakan.&nbsp;Karena itu, program Pengolahan Limbah Jaring di Pesisir Kalibaru, yang dijalankan DCA bersama Pelindo dan Parongpong RAW Lab, menerapkan pendekatan Door-to-Door Education (DTDE) untuk membawa edukasi langsung kepada keluarga nelayan. Pendekatan ini memungkinkan proses edukasi berlangsung melalui percakapan yang lebih dekat dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.&nbsp;Sebelum kegiatan dimulai, pada 27 Mei 2025, sebanyak 19 perempuan yang merupakan pengurus bank sampah dari RW 06 dan RW 08 mengikuti sesi pembekalan.&nbsp;&nbsp;Mereka mempelajari materi mengenai dampak lingkungan dan ekonomi dari Abandoned, Lost, and Discarded Fishing Gear (ALDFG), metode penyampaian informasi kepada warga, jadwal kegiatan, serta cara menjawab pertanyaan yang mungkin muncul selama proses edukasi.&nbsp;Para pengurus bank sampah kemudian memetakan wilayah yang memiliki rumah tangga nelayan agar kegiatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Uji coba pertama dilakukan di RW 08, khususnya RT 6, 7, dan 8, dengan menjangkau sekitar 10 anggota keluarga nelayan.&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/1_artikel_aldfg_8ce48743fe.png"><figcaption>Door-to-Door Education (DTDE) oleh pengurus bank sampah di Kalibaru.</figcaption></figure>Pendekatan ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang relevan bagi masyarakat Kalibaru. Informasi disampaikan oleh orang-orang yang mengenal lingkungan dan keseharian warga, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung secara lebih personal dan kontekstual.&nbsp;Lebih dari itu, keterlibatan pengurus bank sampah, yang dalam sesi pembekalan DTDE seluruh pesertanya adalah perempuan, menunjukkan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak perubahan di tingkat komunitas.&nbsp;&nbsp;Mengenalkan Pengelolaan Limbah Jaring kepada Generasi Muda<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_08976_d6fe832d74.JPG"><figcaption>Edukasi limbah jaring di SMPN 53 Kalibaru.</figcaption></figure>Pada 20 Juni 2025, tim program melakukan koordinasi dengan SMPN 53 Kalibaru untuk mempersiapkan kegiatan edukasi mengenai ALDFG dan pengelolaan sampah.&nbsp;&nbsp;Sekolah menyambut positif rencana tersebut dan memberikan masukan agar materi tidak hanya membahas limbah jaring, tetapi juga dikaitkan dengan pengelolaan sampah rumah tangga.&nbsp;Sekolah juga mengusulkan penyediaan materi cetak yang dapat dibawa siswa ke rumah serta fasilitas drop box untuk mendukung praktik pemilahan sampah. Masukan tersebut menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi lebih dari sekadar lokasi pelaksanaan edukasi.&nbsp;&nbsp;Sekolah berpotensi menjadi penghubung antara pengetahuan, praktik sehari-hari, dan keluarga. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami persoalan sampah laut di ruang kelas. Mereka juga dapat membawa pengetahuan tersebut ke rumah, membicarakannya bersama keluarga, dan mulai membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak dini.&nbsp;Dengan demikian, proses edukasi dapat bergerak dua arah: dari rumah menuju komunitas, serta dari sekolah kembali ke keluarga.&nbsp;&nbsp;Penulis: Haneeza Afra

medium_cover artikel 2.png

small_cover artikel 2.png

thumbnail_cover artikel 2.png

cover artikel 2.png

Perubahan dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir tidak dapat terjadi hanya melalui satu kali sosialisasi. Pengetahuan perlu hadir di ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat: di rumah, lingkungan tempat tinggal, hingga sekolah.

Memperkuat Peran Keluarga dan Generasi Muda dalam Pengelolaan Limbah Jaring

Di pesisir Kalibaru, Jakarta Utara, jaring ikan adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bagi nelayan, jaring menjadi alat utama untuk mencari nafkah. Namun ketika rusak, hilang, atau tidak lagi digunakan, jaring tersebut dapat berubah menjadi persoalan lingkungan sekaligus ekonomi.&nbsp;Abandoned, Lost, and Discarded Fishing Gear (ALDFG) atau alat tangkap ikan yang hilang, terbengkalai, atau dibuang merupakan salah satu ancaman bagi ekosistem laut. Jaring yang tidak terkelola dapat terus berada di lingkungan, mengancam biota laut, mengganggu habitat, serta menimbulkan risiko bagi aktivitas nelayan.&nbsp;Riset Divers Clean Action pada 2024 yang menjadi dasar program di Kalibaru menunjukkan bahwa persoalan ini dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Sebanyak 72% nelayan yang disurvei pernah mengalami gangguan operasional akibat alat tangkap yang tersangkut atau hilang, termasuk kerusakan pada baling-baling dan mesin kapal. Kerugian yang dialami dapat berkisar dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per tahun. Di sisi lain, baru 42% nelayan yang mengenal konsep ALDFG.&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/20250613_Penimbangan_Limbah_Jaring_5_a47a832b23.jpeg"><figcaption>Kegiatan pengangkutan limbah jaring oleh kelompok nelayan di Kalibaru.</figcaption></figure>Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Divers Clean Action menjalankan Program Pengolahan Limbah Jaring di Pesisir Kalibaru, Jakarta Utara, berkolaborasi dengan Parongpong RAW Lab dan didukung oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.&nbsp;&nbsp;Program berlangsung pada November 2024 hingga November 2025 dengan tujuan mengembangkan Kalibaru sebagai model pengelolaan limbah jaring yang efektif dan dapat dipelajari untuk konteks wilayah pesisir lainnya.&nbsp;Pendekatan program tidak berhenti pada pengumpulan limbah. Program dirancang untuk memperkuat rantai nilai pengelolaan jaring bekas, seperti:<ul><li style="text-align:justify;">Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak lingkungan dan ekonomi ALDFG.</li><li style="text-align:justify;">Memperkuat peran bank sampah, menghubungkan pengumpulan dengan proses daur ulang.</li><li style="text-align:justify;">Membuka peluang agar material yang sebelumnya menjadi limbah dapat kembali memiliki nilai.</li></ul>&nbsp;&nbsp;Memperkuat Bank Sampah sebagai Penggerak Perubahan<figure class="image"><img src="/uploads/20250708_Pengangkutan_Limbah_Jaring_16_5e51b8be4b.jpeg"><figcaption>Para anggota bank sampah mendampingi penimbangan limbah jaring.</figcaption></figure>Pada periode Maret hingga Mei 2025, salah satu fokus program adalah memperkuat kapasitas anggota bank sampah dan membangun keterlibatan masyarakat secara bertahap.&nbsp;Pada 14 Maret 2025, program menyelenggarakan sesi edukasi yang diikuti 26 peserta, terdiri dari nelayan, anggota bank sampah, dan pemangku kepentingan RW 06. Materi membahas dampak lingkungan dari limbah jaring, potensi pengolahannya menjadi produk bernilai ekonomi, hingga strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.&nbsp;Bank sampah diposisikan bukan sekadar sebagai titik pengumpulan, tetapi juga sebagai penghubung antara nelayan, keluarga, dan sistem pengolahan. Dengan pendekatan ini, kapasitas lokal diperkuat agar perubahan dapat tumbuh dari dalam komunitas sendiri.&nbsp;Peran tersebut terlihat dalam kegiatan edukasi dan dialog bersama nelayan pada 5 Mei 2025. Sebanyak 30 peserta hadir, terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan. Setelah diskusi, para nelayan menyepakati untuk mulai mengumpulkan dan menyerahkan jaring bekas ke Bank Sampah RW 06.&nbsp;Dialog tersebut juga menghasilkan masukan penting. Nelayan berharap bank sampah dapat menerima lebih banyak jenis jaring. Saat ini, jalur pengolahan yang tersedia baru dapat menerima jenis jaring rampus tertentu karena keterbatasan offtaker untuk material jaring lainnya.&nbsp;&nbsp;Tantangan ini menjadi pembelajaran penting, yakni sistem pengumpulan hanya dapat bertahan jika terhubung dengan teknologi pengolahan dan pasar yang mampu menyerap beragam material. Penulis: Haneeeza Afra

large_nelayan kalibaru thumbnail.png

medium_nelayan kalibaru thumbnail.png

small_nelayan kalibaru thumbnail.png

thumbnail_nelayan kalibaru thumbnail.png

nelayan kalibaru thumbnail.png

Sebanyak 72% nelayan yang disurvei pernah mengalami gangguan operasional akibat alat tangkap yang tersangkut atau hilang, termasuk kerusakan pada baling-baling dan mesin kapal. 

Dari Jaring Bekas Menjadi Peluang: Pengelolaan Limbah Jaring di Kalibaru bersama Pelindo

Pada Jumat, 28 Februari lalu, telah diadakan forum diskusi multi-pihak uji coba skema take-back menggunakan kapal sampah pemerintah sebagai penerapan skema Extended Producer Responsibility (EPR) di Kepulauan Seribu.&nbsp;Acara yang berlokasi di Park Hotel Cawang tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai sektor yang memiliki kepentingan dalam sistem pengelolaan sampah, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah, sektor swasta, serta komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.&nbsp;&nbsp;Dalam kegiatan ini, hadir pula Agus Rusly, selaku Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Ia menyoroti isu transboundary pollution, dimana sampah dari satu wilayah bisa berpindah ke wilayah lain.&nbsp;&nbsp;Agus Rusly menegaskan bahwa pemerintah sangat ketat dalam menanggulangi praktik open dumping yang terjadi, termasuk di Kepulauan Seribu.&nbsp;Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari KLH itu berharap proyek uji coba skema take-back bisa menjadi contoh yang baik bagi wilayah lain, khususnya kawasan wisata yang kerap menghadapi masalah sampah dan ketersediaan air bersih.&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_03402_59d94c6af9.JPG"><figcaption>Agus Rusly saat memberi tanggapan di tengah sesi diskusi panel.</figcaption></figure>&nbsp;Diskusi mengenai uji coba skema take-back menjadi salah satu sesi yang menarik perhatian, karena memberikan kesempatan bagi perwakilan dari berbagai sektor untuk menyampaikan pandangan dari pengalaman mereka.&nbsp;&nbsp;Pada kesempatan tersebut, Amrullah Rosadi, selaku Managing Director Divers Clean Action, memaparkan laporan mengenai hasil dari Pilot Project Circulating Island, yang mendapatkan dukungan dari GIZ Indonesia melalui 3RproMar Project.&nbsp;Amrullah menjelaskan berbagai aspek terkait proyek ini, mulai dari implementasi inovasi bisnis reuse hingga pengumpulan sampah di Kepulauan Seribu untuk memaksimalkan angka daur ulang melalui subsidi kapal pemerintah.&nbsp;Itu juga disampaikan tanpa melupakan tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya, hingga peluang pengembangan yang dapat dilakukan kedepannya agar program ini berjalan lebih optimal oleh masyarakat.&nbsp;Sebagai langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, acara ini juga menyelenggarakan sesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Bank Sampah Induk Kepulauan Seribu (Rumah Hijau), Recycling Business Unit - Tangerang Selatan sebagai mitra yang ditunjuk Danone AQUA sebagai pihak off-taker, serta Divers Clean Action yang memfasilitasi uji coba pengumpulan botol Polyethylene Terephthalate (PET).&nbsp;&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_03228_1_3bba9b4bb8.JPG"><figcaption>Sesi penandatanganan PKS.</figcaption></figure>&nbsp;Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung skema take-back, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya, serta mempermudah bank sampah sebagai mitra pengumpul sampah di Kepulauan Seribu dalam menjangkau off-taker, maupun produsen menjangkau komunitas di Kepulauan Seribu.&nbsp;&nbsp;Selain itu, pemanfaatan kapal sampah milik Pemerintah Daerah dalam skema ini diharapkan dapat meringankan biaya pengumpulan sampah daur ulang di Kepulauan Seribu.&nbsp;&nbsp;“Menurut saya, karena kita negara kepulauan, kemudian yang namanya transportasi laut itu kan pasti sangat mahal. Jadi, harus difasilitasi sampai kelihatan perekonomiannya oleh masyarakat dan teman-teman dari industri, khususnya brand owner, produsen-produsen dan sebagainya yang kemasannya ada di lingkungan (sekitar),” ujar Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari Kementerian Lingkungan Hidup.&nbsp;Acara dilanjutkan dengan sesi talkshow yang memberikan ruang bagi perwakilan dari berbagai sektor untuk berbagi perspektif mengenai peran masing-masing dalam mendukung penerapan ekonomi sirkular di Kepulauan Seribu.&nbsp;Beberapa narasumber yang turut berbicara dalam diskusi ini antara lain Riza Lestari Ningsih, Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penegakan Hukum Sudin LH Kepulauan Seribu, Mahariah, Ketua Bank Sampah Induk Kepulauan Seribu, serta Jeffri Ricardo, perwakilan dari Danone AQUA.&nbsp;&nbsp;Skema Take-Back sebagai Solusi Kolaboratif untuk Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu<figure class="image"><img src="/uploads/DSC_03265_d0cb75d744.JPG"></figure>&nbsp;Skema take-back adalah salah satu mekanisme dalam peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang ditetapkan dalam Permen LHK No.75/2019, yang bertujuan untuk mengurangi limbah produk dan kemasan hingga 30% pada tahun 2029.&nbsp;&nbsp;Diatur dalam skema R2, produsen dapat bertanggung jawab untuk mengumpulkan kembali kemasan pasca konsumsi yang ada untuk didaur ulang.&nbsp;Di Kepulauan Seribu, skema ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah yang aktif menjadi aktor pengumpul sampah pasca konsumsi.&nbsp;Keberlangsungan skemanya bergabung pada peran Bank Sampah Induk (BSI) yang memfasilitasi pengumpulan dan distribusi sampah, serta dukungan dari produsen yang bertanggung jawab terhadap kebijakan P75 mengenai pengelolaan kemasan produknya.&nbsp;&nbsp;Tantangan yang dihadapi bank sampah di Kepulauan Seribu adalah keterbatasan akses ke off-taker dan tingginya biaya transportasi laut. Sebagian besar bank sampah masih bergantung pada pelapak sebagai perantara, yang membeli sampah dengan harga lebih rendah.&nbsp;&nbsp;Dengan adanya skema tersebut, bank sampah bisa langsung bekerja sama dengan off-taker, sehingga meningkatkan nilai jual sampah. Hal ini memberikan insentif dan edukasi yang lebih baik bagi masyarakat yang terlibat.&nbsp;Pemerintah DKI Jakarta juga telah mengeluarkan peraturan daerah dengan insentif berupa pembebasan biaya retribusi sampah bagi masyarakat yang rutin menimbang sampah di bank sampah, baik seminggu sekali maupun dua minggu sekali. Kebijakan ini menjadi dorongan tambahan bagi warga untuk lebih aktif dalam memilah dan mengolah sampah rumah tangga.&nbsp;&nbsp;Penulis: Haneeza Afra&nbsp;Project funded by BMZ and implemented by GIZ.

large_DSC03365.JPG

medium_DSC03365.JPG

small_DSC03365.JPG

thumbnail_DSC03365.JPG

DSC03365.JPG

28 Februari 2025 lalu, diadakan diskusi forum multi-pihak uji coba skema take-back menggunakan kapal sampah pemerintah sebagai penerapan skema Extended Producer Responsibility (EPR) di Kepulauan Seribu. 

Mendorong Ekonomi Sirkular: Kolaborasi Multi-Pihak dalam Skema Take-Back di Kepulauan Seribu

Pada bulan Agustus dan September 2024, dua bazar diselenggarakan di Kepulauan Seribu. Acara ini diprakarsai oleh Sudin PPKUKM dengan tujuan mendukung usaha kecil setempat sekaligus memperkenalkan praktik berkelanjutan melalui promosi produk yang dapat digunakan kembali. &nbsp;Bazar pertama berlangsung pada tanggal 2-3 Agustus 2024 di Pulau Harapan, diikuti oleh acara kedua pada tanggal 5-6 September 2024 di Pulau Kelapa. Bazar ini menawarkan kesempatan untuk memamerkan produk-produk dari Toko Cura yang dapat digunakan kembali dan diisi ulang.&nbsp;Produk yang diperkenalkan di booth antara lain sabun cuci piring, detergen cair, pelembut pakaian atau softener, minyak goreng, dan saus kecap. Di Pulau Harapan, karena Alner sebagai mitra supplier barang-barang reuse, mereka menampilkan sistem isi ulang (refill) dan menyediakan peralatan untuk menjalankan sistem tersebut. &nbsp;Rizky Sukmayadi selaku program coordinator menjelaskan bahwa implementasi bazar ini sifatnya fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, penyediaan lapak dari Sudin PPKUKM menjadi kesempatan berharga untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi program kerja proyek Circulating Island.&nbsp;&nbsp;Bazar ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan penjualan UMKM setempat, tetapi juga memperkenalkan produk-produk buatan pulau kepada khalayak yang lebih luas, termasuk wisatawan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tantangan Selama Pelaksanaan Bazar&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/Toko_Cura_2_bd20b1a58c.png"><figcaption>Beberapa murid sekolah dasar yang mengikuti kegiatan di booth Toko Cura dalam pendampingan orang tua.</figcaption></figure>&nbsp;Mengenalkan dan memasarkan produk Cura menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya pulau dan luasnya wilayah Kepulauan Seribu. Salah satu permasalahannya adalah toko Cura tidak ada di semua pulau, berbeda dengan warung-warung biasa yang tersebar di berbagai wilayah.&nbsp;Selain itu, produk yang ditawarkan oleh toko Cura merupakan hasil olahan barang tak terpakai, dalam upaya menciptakan produk yang berkelanjutan. Ini menyebabkan harga produk toko Cura yang lebih tinggi dibandingkan produk di warung biasa ataupun produk yang ditawarkan Bulog di bazar.&nbsp;&nbsp;“Jadi produk Cura sebenarnya sama seperti produk lain, bedanya di harga awal memang lebih mahal karena beli kemasan dulu. Sistemnya kayak beli gas atau galon aja. Masyarakat pulau itu lebih senang dengan yang lebih murah, lebih terjangkau, karena kan mereka juga kerjaannya kan banyak ya. Ada yang memang PNS, ada yang nelayan,” kata Early Indira Salsabila Indrajaya, program facilitator proyek Circulating Island.&nbsp;&nbsp;Untuk mengatasi tantangan tersebut, diadakan kegiatan seru yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti kuis dan penukaran kupon. Pelanggan toko Cura diberikan kupon dan stiker setiap kali melakukan pembelian, dan jika terkumpul hingga 20 kupon, mereka berhak menukarkan kupon tersebut.&nbsp;&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/Toko_Cura_3_e2be49a32e.png"><figcaption>Pelanggan Toko Cura di Pulau Harapan bersama fasilitator setelah kegiatan edukasi produk guna ulang.</figcaption></figure>&nbsp;Meskipun banyak masyarakat yang antusias mendatangi booth toko Cura saat bazar di Pulau Kelapa, situasinya berbeda di Pulau Harapan. Jumlah masyarakat yang hadir di Pulau Harapan cukup sedikit, sementara jumlah UMKM yang hadir cukup banyak, sehingga sulit untuk memfokuskan perhatian pada toko Cura dan pesan yang coba disampaikan melalui promosi produk guna ulang. &nbsp;Di Pulau Kelapa, total pendatang yang datang ke booth untuk menanyakan produk dan mengikuti kuis mencapai 30-40 orang selama dua hari. Sedangkan di Pulau Harapan, hanya ada belasan pengunjung dan acara berlangsung hanya satu hari.&nbsp;Namun, Rizky menyebutkan bahwa beberapa tantangan yang muncul selama bazar bukanlah hal yang perlu benar-benar dikhawatirkan.&nbsp;“Memang tujuan awal kita ikut bazar ini kalau untuk penjualan sih nggak. Kita nggak ada ekspektasi tinggi untuk penjualan, penjualan meningkat atau kayak gimana. Tapi memang kita menargetkannya lebih ke engagement, ke masyarakat aja. Jadi, masyarakat tahu dan familiar bahwa di pulau mereka itu ada sistem reuse dan sudah ada di beberapa warung gitu ya, di masing-masing sekolah,” katanya. Penulis: Haneeza Afra&nbsp;Project funded by BMZ and implemented by GIZ.

medium_Toko Cura 1.png

small_Toko Cura 1.png

thumbnail_Toko Cura 1.png

Toko Cura 1.png

Pada Agustus dan September 2024, Sudin PPKUKM menyelenggarakan bazar di Kepulauan Seribu untuk mendukung usaha kecil dan memperkenalkan produk ramah lingkungan dari Toko Cura yang dapat digunakan kembali dan diisi ulang.

Toko Cura di Bazar UMKM: Tantangan Tidak Selalu soal Penjualan, tapi Meraih Hati Masyarakat

Pada 2-3 September 2024 lalu, Bappenas RI menyelenggarakan High-Level Forum Multi-Stakeholder Partnership atau HLF MSP yang acara utamanya berlokasi di Bali International Convention Center. Sedangkan, acara pendukungnya dilaksanakan di The Westin Resort Nusa Dua dalam periode yang sama. HLF MSP ini juga merupakan bagian dari rangkaian KTT Asia-Afrika.&nbsp;Tahun ini, forum tersebut mengangkat tema besar “Strengthening Multi-Stakeholder Partnership for Development Towards a Transformative Change”. Partisipannya pun cukup luas, mulai dari kementerian, perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), hingga tamu undangan dari ASEAN yang menjalin kerja sama dengan Indonesia.&nbsp;Dalam kesempatan besar itu, Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Divers Clean Action (DCA) dalam proyek PHINLA mengambil bagian sebagai pengelola salah satu acara pendukung yang berbentuk talk show.&nbsp;&nbsp;Kedua entitas tersebut mengangkat tema pengelolaan sampah dan perekonomian masyarakat agar dapat mewujudkan 3 hal berikut:<ul><li style="text-align:justify;">Meningkatkan mata pencaharian yang adil bagi pekerja sampah informal dan komunitas rentan melalui kegiatan penghasil pendapatan terkait sampah (enhancing the just livelihoods of informal waste workers and vulnerable communities and just through waste-related income-generating activities).</li><li style="text-align:justify;">Memperkuat partisipasi masyarakat dalam solusi pengelolaan sampah padat dengan mendorong akuntabilitas sosial (strengthening community participation in solid waste management solutions by fostering social accountability).</li><li style="text-align:justify;">Memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Filipina, Indonesia, dan Sri Lanka melalui forum reguler dan pusat pengetahuan digital (facilitating knowledge exchange among the Philippines, Indonesia, and Sri Lanka through regular forums and a digital knowledge hub).</li></ul>&nbsp;Pelaksanaan talk show itu juga merupakan upaya WVI dan DCA dalam menyampaikan ke khalayak pentingnya kolaborasi kementerian lingkungan antar negara dan bagaimana PHINLA telah menoreh pencapaian di tingkat masyarakat, seperti Bank Sampah dan Asosiasi Simpan Pinjam untuk Kesejahteraan Anak (ASKA), serta bagaimana proyek ini dapat menciptakan dampak berkelanjutan.&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/Whats_App_Image_2024_10_16_at_4_36_45_PM_a29e056e29.jpeg"><figcaption>Penjelasan umum terkait entitas yang terlibat dalam proyek PHINLA, serta tema yang diangkat dalam talk show.</figcaption></figure>&nbsp;Dalam membahas stakeholder, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan peluang yang berbeda terkait manajemen sampah. Harapannya, para tamu undangan dapat belajar dari pengalaman masing-masing negara. Selain itu, perlu ada promosi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan, baik untuk komunitas maupun pemerintah. Terakhir, penting untuk mendapatkan dukungan terkait kebijakan dan regulasi di tingkat lokal hingga nasional, sesuai dengan target masing-masing negara dalam pengelolaan sampah.&nbsp;Wingky Vikri Saputri, selaku penanggung jawab acara dari pihak DCA, juga menceritakan bagaimana acara ini memberi kesan positif dan diterima dengan baik oleh para tamu undangan.&nbsp;“Jadi ada satu orang, dia itu dari Plastic Bank Indonesia yang memang dia tertarik banget bagaimana belajar terkait penggunaan proyek di PHINLA, baik yang fase 1 ataupun fase 2. Juga banyak belajar terkait pengalaman-pengalaman yang dibawa dari tiga negara ini untuk bisa akhirnya berlanjut ke fase 2 dan juga semakin mengembangkan area proyeknya,” kata Wingky.&nbsp;Pihak internal PHINLA dari Filipina dan Sri Lanka bahkan mengapresiasi adanya acara seperti HLF MSP, yang mengajak negara-negara lain berpartisipasi secara aktif. Ini karena adanya perbedaan frekuensi penyelenggaraan acara multipihak skala besar antara Indonesia dan dua negara tersebut.&nbsp;&nbsp;Wingky juga menambahkan bagaimana HLF MSP ini bermanfaat untuk seluruh entitas yang terlibat langsung, “Kenapa bermanfaat? Karena banyak lembaga yang mengisi di main event ataupun side event dengan proyek yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Bagaimana melihat point of view dari informal sektor yang menjadi speakers, atau point of view dari kementerian yang menjadi speakers.”&nbsp;Wawasan baru yang didapat dari acara tersebut menginspirasi dan mengingatkan potensi Indonesia dalam mengembangkan proyek pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Wingky meyakini bahwa sistem pengelolaan sampah yang baik dapat terwujud apabila pihak swasta hingga pemerintah Indonesia, yang memiliki cara kerja berbeda, memaksimalkan kerja sama mereka.&nbsp;&nbsp;Penulis: Haneeza Afra

WhatsApp Image 2024-09-30 at 11.14.26 AM.jpeg

large_WhatsApp Image 2024-09-30 at 11.14.26 AM.jpeg

medium_WhatsApp Image 2024-09-30 at 11.14.26 AM.jpeg

small_WhatsApp Image 2024-09-30 at 11.14.26 AM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2024-09-30 at 11.14.26 AM.jpeg

Pada 2-3 September 2024, Bappenas RI menggelar High-Level Forum Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP). Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Divers Clean Action (DCA) melalui proyek PHINLA menyelenggarakan talk show yang bahasan utamanya pengelolaan sampah dan perekonomian masyarakat.

PHINLA dalam HLF MSP 2024 sebagai Pintu Kolaborasi Multi Pihak

Todo Cama, sebuah program yang bertujuan menjadikan Golo Mori sebagai desa wisata berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Program ini fokus pada pengelolaan sampah dan pertanian regeneratif, serta pengembangan wisata terpadu yang aman, yang bersama-sama mendorong pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.&nbsp;Pelaksanaan Todo Cama tidak hanya terbatas di entitas-entitas yang bergabung dalam konsorsium, seperti Divers Clean Action, Karma Bumi, Kole Project dan Sky Volunteer. Seluruh kelompok masyarakat juga didorong untuk berkontribusi. Salah satunya kelompok perempuan.&nbsp;Sangat penting bagi suatu proyek pembangunan untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi kelompok perempuan untuk terlibat. Mengutip Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), perempuan tergolong sebagai kelompok rentan yang lebih sering menghadapi masalah dan tantangan, seperti bencana alam, konflik, kekerasan dan sebagainya.&nbsp;Kemenko PMK menyebutkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, baik di tingkat desa maupun nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.&nbsp;Siti Wasilah, bendahara kelompok Peduli Sampah Golo Mori (PSG), mengatakan bahwa para perempuan yang ada di Golo Mori sangat terbantu dengan adanya program Todo Cama, seperti pengelolaan sampah.&nbsp;&nbsp;<figure class="image"><img src="/uploads/Kel_Perempuan_2_eac78c0d6b.jpg"><figcaption>Pemilahan sampah bersama kelompok perempuan di TPS, Golo Mori.</figcaption></figure>&nbsp;“Dengan adanya TPS ini, sampah-sampahnya sudah mulai kelihatan rapi. Kampung juga sudah mulai kelihatan bersih, walaupun belum seratus persen. Namun, saya pribadi sangat senang (melihat perubahannya),” kata Wasilah.&nbsp;Para ibu rumah tangga tak pernah ketinggalan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh fasilitator Todo Cama. Bahkan, ada yang rela meninggalkan pekerjaan rumah tangganya sejenak untuk ikut. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan Golo Mori. &nbsp;Wasilah mengaku, para perempuan Golo Mori sangat antusias melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan sekaligus membantu perekonomian rumah tangga. Mereka berusaha memaksimalkan ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan dari program Todo Cama.&nbsp;&nbsp;Penulis: Haneeza Afra

large_Cover Kel Perempuan.jpeg

medium_Cover Kel Perempuan.jpeg

small_Cover Kel Perempuan.jpeg

thumbnail_Cover Kel Perempuan.jpeg

Cover Kel Perempuan.jpeg

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, baik di tingkat desa maupun nasional, misalnya di Golo Mori.

Melihat Upaya Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Desa Golo Mori dari Sudut Pandang Perempuan 